Jumat, 10 Januari 2014

Perkawinan dalam budaya suku Bugis


Alasan saya membuat essai dengan judul “PERKAWINAN DALAM BUDAYA SUKU BUGIS” dikarenakan terdapat hal yang unik dalam tradisi ini. Selain terdapat hal yang unik, konsep perkawinan dalam berbagai komunitas dengan berbagai tradisi mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan atau akad suci yang dilangsungkan oleh laki laki dan perempuan sebagai awal terbentuknya kehidupan keluarga[1]. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan merupakan tradisi wajib bagi seluruh suku, komunitas, dan individu manapun di seluruh belahan dunia, sehingga sangat patut untuk dijadikan bahan essai Sejarah Kebudayaan Indonesia ini. Sebelum membahas perkawinan dalam budaya suku Bugis lebih jauh, alangkah lebih baik jikalau kita membahas konsep dari kebudayaan itu sendiri.
             Kebudayaan merupakan suatu ciri dan identitas sekelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat tertentu dan memiliki budaya yang sama. Edward B. Tylor mendefinisikan bahwa “Budaya adalah keseluruhan hal yang kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral/kesusilaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat” (Haviland,1985:355)[2]. Namun kebudayaan tidak hanya meliputi kebiasaan atau tingkah laku manusia , “tetapi juga menekankan pada nilai-nilai dan kepercayaan yang digunakan manusia untuk menafsirkan pengalamannya dan menimbulkan perilaku, dan mencerminkan perilaku tersebut” (Haviland, 1985:333)[3]. Sehingga dapat ditarik garis lurus bahwa kebudayaan bukan hanya sekedar pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat dan kebiasaan atau tingkah laku manusia , namun juga terfokus kepada nilai atau makna yang digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan manusia atau pengalamannya, lalu dipelajari kemudian menciptakan suatu perilaku dan menerapkan perilaku tersebut.
            Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia lain karena manusia adalah mahluk sosial. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi keperluan bersosialisasi terhadap manusia lain. Perkawinan berkaitan erat dengan budaya, karena di dalam budaya terdapat sistem norma atau aturan aturan yang biasa disebut dengan adat istiadat. Dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat norma norma yang mengatur tentang tata cara perkawinan seperti prosesi lamaran, upacara pernikahan, mas kawin dan pesta pernikahan , hal ini disebut  norma adat dalam perkawinan.
            Suku Bugis adalah salah satu dari berbagai suku bangsa di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang. Mereka mendiami bagian barat daya Pulau Sulawesi[4]. Asal usul Suku Bugis memang tidak jelas dan tidak pasti. Suku Bugis bukan saja berada di Pulau Sulawesi namun juga orang Bugis yang ada di Kalimantan Timur. Orang Bugis yang berada di Kalimantan Timur, berasal dari pulau Sulawesi melalui proses gelombang migrasi yang hampir terjadi sepanjang tahun, meski itu hanya per individu. Namun teori ini masih banyak yang membantah, tetapi ada juga yang menerimanya. Oleh karena itu pada gilirannya, dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Kalimantan Timur tidak bisa dilepaskan juga dari kebudayaan Bugis atau Sulawesi Selatan secara umum. Namun, istilah “Bugis” sering diartikan sebagai “orang dari Sulawesi Selatan” meski orang itu beretnik Makassar, Mandar, Bajau dan Toraja. Walaupun demikian, Suku Bugis memiliki suatu keunikan  karena berbeda dengan daerah lain. Daerah lain  yang mendirikan kerajaan memiliki unsur Hindu-Buddha atau pengaruh dari India. Akan tetapi kerajaan yang didirikan oleh Suku Bugis mampu didirikan tanpa pengaruh Indianisasi.
            Bagi masyarakat Bugis, perkawinan bukan sekedar penyatuan sepasang kekasih, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya sudah memiliki hubungan namun lebih dipererat lagi melalui hubungan pernikahan. Masyarakat Bugis terbiasa melakukan pernikahan yang umumnya berlangsung antarkeluarga dekat, mereka jarang untuk melangsungkan pernikahan antarkeluarga yang kurang dekat atau tidak saling mengenal sebelumnya. Idealnya, perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri[5]. Pengertian dari perkawinan dengan keluarga sendiri adalah antarsepupu, dianggap perjodohan terbaik. Hal penting tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat Bugis adalah pasangan yang hendak menikah tidak boleh berasal dari generasi atau angkatan yang berbeda. Perkawinan dengan paman atau bibi dengan keponakan mereka sangat dilarang. Aturan ini ditegakkan dengan sangat ketat, dan jarang sekali terjadi pelanggaran[6].
            Bagi kaum bangsawan masyarakat Bugis, faktor lain yang harus diperhatikan adalah derajat antar pihak calon mempelai laki laki dengan pihak calon mempelai perempuan. Berbeda aturannya dengan bangsawan laki laki yang diperbolehkan menikah dengan perempuan yang berstatus atau memiliki derajat yang lebih rendah, bangsawan perempuan hanya boleh menikah dengan laki laki yang berstatus sama atau lebih tinggi darinya. Hal ini masih tetap berlaku sampai sekarang, namun di kalangan bangsawan rendah aturan ini tidak terlalu ketat dan masih dapat dikompromikan.
            Sama halnya dengan semua perkawinan, dalam proses perkawinan masyarakat Bugis, pihak calon mempelai laki laki harus memberikan mas kawin kepada calon mempelai perempuan. Mas kawin terdiri dari dua bagian yaitu Sompa (persembahan, berbeda dengan mahar dalam Islam) yang disimbolkan dengan sejumlah uang rella (yaitu rial, mata uang Portugis yang berlaku sebelumnya) yang ditetapkan sesuai dengan status atau derajat calon mempelai perempuan dan akan menjadi hak milik calon mempelai perempuan, dan kedua dui menre yang merupakan uang antaran pihak calon mempelai pria kepada pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan segala yang berhubungan dengan pesta perkawinan. Besarnya dui menre ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Selain dui menre biasanya didampingi oleh lise kawing (hadiah perkawinan) dimana dalam Islam sering disebut mahr, biasanya dalam bentuk uang. Sebelum masa penjajahan Belanda, laki laki dari luar wilayah tempat tinggal perempuan harus membayar pajak yang disebut pa’lawa tana (penghalang tanah) kepada penguasa yang besarnya sesuai dengan sompa[7].
            Dari segala proses pernikahan yang ada dari segala suku bangsa yang berada di Indonesia, menurut saya proses pernikahan masyarakat Bugis sangatlah unik. Unik karena banyak sekali prosesi yang harus dijalani sebelum akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan yang paling membuat orang tercengang adalah bukan hanya keluarga inti yang mengurusi persoalan pernikahan tetapi seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki laki. Sehingga terlihat sangat meriah dan ramai, karena pernikahan ini bukanlah pernikahan untuk sepasang kekasih yang terdiri dari laki laki dan perempuan saja, namun juga upacara penyatuan hubungan dua keluarga besar seutuhnya.
            Sebelum pesta pernikahan dilakukan garis keturunan perempuan dan laki laki harus diteliti secara seksama untuk mengetahui status sosial atau derajat mereka sesuai atau tidak. Biasanya hal ini ditugaskan kepada perempuan paruh baya, yang melakukan kunjungan ke rumah pihak perempuan untuk mencari tahu garis keturunan dan segala sesuatu yang diperlukan, tahap ini disebut ma’manu’-manu’[8]. Setelah ini baru dilakukan kunjungan resmi pertama untuk menanyakan perihal tentang keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, jika kedua belah pihak sudah setuju maka mereka akan menentukan hari baik untuk mengajukan lamaran (ma’duta) secara resmi. Setelah semua persyaratan disepakati seperti status sosial yang tidak bermasalah dan penetapan besaran sompa dan jumlah uang antaran yang diberikan pihak laki laki untuk biaya pesta pernikahan serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya, maka ditentukan lagi hari untuk mengukuhkan kesepakatan itu.
            Pada hari yang telah ditentukan ini tidak lupa dibawa hadiah pertunangan kepada calon mempelai perempuan (pa’sio, pengikat) berupa sebuah cincin, serta sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu (sebagai simbol sesuatu yang manis), buah nangka yang diibaratkan sebagai harapan dan lain lain[9]. Pihak laki laki yang diwakili kerabat yang dihormati orang tuanya tetapi kedua orang tua dan calon pengantin tidak turut hadir, lalu membahas hal hal yang telah disepakati berhubungan dengan pesta perkawinan diikuti dengan penyerahan hadiah kepada wakil pihak perempuan tanpa didampingi calon mempelai perempuan dan kedua orang tuanya.
            Pesta pernikahan masyarakat Bugis berlangsung dalam dua tahap yaitu acara pernikahan yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan tanpa dihadiri kedua orang tua mempelai laki laki, dan yang kedua ma’parola (membawa pengantin perempuan ke rumah mertuanya) yang dilakukan beberapa hari kemudian[10]. Pada hari pernikahan, mempelai pria datang ke acara pesta bersama pengiringnya dan melakukan penyerahan sompa. Pada zaman dahulu pengantin pria harus melewati sejumlah rintangan seperti melewati pasukan kuda berlapis atau pertunjukan silat dan baru dapt lewat setelah menyerahkan hadiah kepada pengawal.
            Setelah mempelai pria berada dalam rumah mempelai perempuan, masih ada beberapa ritual yang harus dilakukan sebelum menyatakan perkawinan selesai. Mereka harus menjalankan tata cara pernikahan yang dalam tradisi Bugis mengikuti ajaran Islam mazhab Syafi’I yaitu adanya wali pengantin perempuan, sekurang kurangnya 2 orang saksi dan juru nikah atau penghulu lalu pengantin pria mengucapkan kalimat syahadat dan mengemukakan kesediaan untuk menikahi sang perempuan. Setelah itu, baru sah nikahnya menurut ajaran Islam.
            Setelah sah menurut ajaran Islam, mempelai juga masih harus menjalankan ritual ritual adat sebelum disahkan oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri seperti secara simbolis membayar perempuan penjaga pintu kamar mempelai perempuan, menyentuh pergelangan tangan istri, dan kadang kadang kedua mempelai secara simbolis dijahit dalam satu sarung. Setelah ritual ritual sudah selesai dijalankan maka perkawinan diresmikan dihadapan publik dengan kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan selama beberapa jam sementara tamu dan para undangan dijamu makan dan disuguhi berbagai macam hiburan (seperti perkawinan biasanya). Dahulu, pada perkawinan keluarga raja, kedua mempelai bisa duduk selama berhari-hari di hadapan ratusan bahkan ribuan tamu yang menghadiri pesta tersebut seperti saat raja dan ratu dikukuhkan.
            Ketika pesta perkawinan dirumah mempelai perempuan sudah selesai, maka dimulailah tahap kedua pesta perkawinan yaitu ma’parola, dimana pengantin perempuan disambut oleh orang tua suaminya. Pesta perkawinan ini tidak kalah meriahnya dengan pesta pertama dirumah mempelai perempuan, walau ritual nikah Islam dan ritual ritual adat tentu saja tidak diulangi. Kemudian belum selesai sampai disitu saja, sang laki laki harus membujuk istrinya agar memperbolehkannya tidur di kamar yang sama dan mengijinkannya mendekat hingga akhirnya tidur bersama. Proses ini sama seperti Sawerigading mendekati we cudai dalam La Galigo[11]. Karena proses ini dapat memakan waktu berbulan bulan sebelum kedua mempelai betul betul berhubungan suami istri. Namun dapat juga terjadi perceraian jika sang perempuan bersikukuh menolak pasangannya. Bahkan hingga sekarang, proses pendekatan ini mampu menghabiskan waktu berminggu minggu.
            Upacara pesta perkawinan masyarakat Bugis merupakan salah satu cara untuk menunjukkan posisinya dalam kalangan masyarakat. Dengan semakin meriahnya pesta, dengan segala pernak pernik, baju pengantin mempelai pria dan wanita serta dengan besarnya dui’ menre (hadiah perkawinan) sama saja dengan mempertontonkan kekayaan mereka. Seperti yang dikutip dari buku “Bugis Weddings” oleh Susan Miller bahwa kekayaan mempelai laki laki dapat dilihat dari besarnya jumlah dui’ menre yang mereka persembahkan kepada mempelai perempuan[12].
            Pada akhir abad ke-19, besarnya mas kawin (sompa) ditetapkan sesuai status atau derajat seseorang. Semakin tinggi status bangsawan perempuan, maka semakin tinggi pula sompa yang diberikan. Sompa bagi bangsawan perempuan tertinggi adalah 14 kati dan sompa bagi bangsawan tingkat paling rendah adalah 1 kati[13]. Namun dikarenakan inflasi pada tahun 1960-an dan turunnya nilai rupiah, sehingga sompa tidak berharga lagi. Namun sompa masih penting karena masih dipakai sebagai ajang mempetontonkan kekayaan . Selain itu, jumlah uang antaran makin cenderung naik. Sejak memudarnya kekuasaan politik tradisional, tak ada lagi yang berwenang menegakkan aturan, sehingga banyak orang kaya biasa mulai memakai simbol simbol sosial dalam perkawinan yang dahulu hanya berlaku bagi kalangan bangsawan[14].
            Sebagian besar dari tulisan perkawinan masyarakat Bugis diatas, diambil dari satu buku sumber yang dikarang oleh Christian Pelras yang berjudul “ Manusia Bugis “. Secara keseluruhan buku ini bersifat semiotis. Dimana terjadi perubahan makna dari satu masa ke masa lainnya. Dalam setiap kebudayaan pasti akan selalu terjadi perubahan, demikian pula dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis yang mengalami perubahan, baik perubahan makna maupun perubahan tradisi. Seperti yang terjadi ketika masa penjajahan Belanda, laki laki dari luar wilayah tempat tinggal perempuan harus membayar pajak yang disebut pa’lawa tana (penghalang tanah) kepada penguasa yang besarnya sesuai dengan sompa. Namun sejak menghilangnya kekuasaan politik tradisional seperti yang disebutkan diatas, dimana tidak ada lagi para penguasa tanah yang harus ditakuti karena merupakan orang kepercayaan Belanda, maka menghilang pula pa’lawa tana. Sehingga yang ada hanyalah pemberian sompa kepada pihak calon mempelai perempuan.
            Lalu perubahan lainnya adalah pada hari pernikahan, mempelai pria datang ke acara pesta dan menyerahkan sompa akan tetapi pada zaman dahulu pengantin pria harus melewati sejumlah rintangan seperti melewati pasukan kuda berlapis atau pertunjukan silat dan baru dapat lewat setelah menyerahkan hadiah kepada pengawal. Semakin majunya zaman, maka segala hal pun berubah dikarenakan pasukan berkuda sudah lewat zamannya dan dianggap kurang penting lagi bagi masyarakat Bugis, maka tradisi ini pun kian lama kian menghilang.
            Perubahan makna yang paling kontras terlihat adalah Pada akhir abad ke-19, besarnya mas kawin (sompa) ditetapkan sesuai status atau derajat seseorang. Semakin tinggi status bangsawan perempuan, maka semakin tinggi pula sompa yang diberikan. Sekarang terlihat bahwa tradisi perkawinan Bugis telah menjadi ajang untuk mencari pihak (pasangan) yang bersedia meyiapkan mahar dan uang belanja paling tinggi. Karena selain untuk meningkatkan status sosial dan memperjelas posisinya dalam kalangan masyarakat, juga dapat mempertontonkan kekayaan yang didapatkannya dari pihak laki laki sebagai hadiah perkawinan dan sompa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan hidup semakin lama semakin mahal dan kurang terjangkau, hal ini mau tidak mau membuat kita terseret kedalam permasalahan pelik untuk bertahan hidup. Bertahan hidup yang dimaksud oleh manusia jaman sekarang adalah dimana uang akan menjadi jaminan untuk hidup yang lebih terjamin.
             Namun di sisi lain, demi pencitraan di kalangan masyarakat, pesta perkawinan dapat diselenggarakan dengan uang pinjaman sekalipun. Walaupun bukan dari kalangan bangsawan tertinggi, namun ingin diakui sebagai kalangan bangsawan dengan melakukan tradisi perkawinan secara bangsawan yaitu dengan pemberian sompa dan hadiah perkawinan yang sama dengan bangsawan. Seperti yang tercatat diatas, dengan memudarnya kekuasaan politik tradisional maka tak ada lagi yang berwenang menegakkan aturan. Sehingga banyak orang kaya biasa mulai memakai simbol simbol sosial dalam perkawinan yang dahulu hanya berlaku bagi kalangan bangsawan. Secara gamblang dapat terbaca di sini bahwa terdapat keinginan yang berlebihan terhadap status sosial yang ingin diarih melalui pencitraan dari masyarakat. Dari sini dapat terlihat terjadinya perubahan makna yang tadinya memang tradisi yang berdasarkan strata sosial, namun menjadi suatu ajang untuk mencari pihak (pasangan) yang bersedia meyiapkan mahar dan uang belanja paling tinggi, bahkan samapi untuk pencitraan di kalangan masyarakat.      


[1] Prof.(Ris) Rusdi Muchtar, MA, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hlm.357.
[2] Ibid,370-371
[3] Ibid,371
[4] Christian Pelras, Manusia Bugis, (Jakarta : Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris,2005), hlm.1.
[5] Ibid,178
[6] Ibid,179
[7] Ibid,180
[8] Ibid,181
[9] Ibid,181
[10] Ibid,182
[11] Ibid,184
[12] Ibid,184
[13] Sejak masa kemerdekaan Indonesia mata uang ringgit (dulu senilai 2,5rupiah atau 2,5 gulden Belanda) yang dijadikan satuan perhitungan sehingga kati sudah tidak terpakai lagi. Jadi satu kati yang bernilai 66 ringgit (88 rial) sama dengan 165 rupiah.
[14] Pelras, loc.cit,185